Pajak Paling Konyol yang Pernah Ditetapkan di Beberapa Negara
Pajak Paling Konyol yang Pernah Ditetapkan di Beberapa Negara
BANDARQ TERPERCAYA – Pajak paling konyol yang pernah di tetapkan di beberapa negara, pjk adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.
Masyarakat yang membayar pajak memang tidak akan merasakan manfaatnya secara langsung, sebab pajak digunakan untuk kepentingan umum dan bukan untuk hal pribadi. Agen Poker
Di Indonesia sendiri, pjk meliputi penghasilan, barang mewah hingga pajak bumi dan bangunan. Namun ada sejumlah pajk yang terbilang aneh yang sempat diberlakukan di sejumlah negara.
Baca Juga: Segera Cuci Tangan Anda Setelah Pegang 10 Benda Ini
Seperti dikutip dari laman Listverse.com, berikut 5 pjak paling konyol yang pernah ditetapkan di beberapa negara:
Agama – Jerman
Bagi masyarakat yang memeluk agama Katolik dan Protestan di Jerman diminta untuk membayar pajak dari penghasilan mereka untuk mendanai gereja mereka sendiri.
Pajak Paling Konyol yang Pernah Ditetapkan di Beberapa Negara
Dengan adanya kebijakan ini, pemasukan yang cukup besar diterima ioleh gereja di negara ini. Sebab, 24,7 juta warga Jerman beragama Katolik dan 24,3 juta penganut Protestan.
Satu-satunya cara untuk menghindari pembayaran pajak adalah secara resmi meninggalkan gereja. Namun, siapapun yang meninggalkan hal ini akan mengalami sejumlah kerugian. Mereka akan secara otomatis kehilangan beberapa keistimewaan, misalnya hak atas pemakaman.
Pelihara Anjing – Swiss
Jika Anda berencana tinggal di Swiss dan memelihara anjing, maka bersiaplah untuk bayar setiap tahunnya. Jika tidak, maka anjing Anda bisa tembak.
Ketetapan ini diberlakukan tergantung pada ukuran hewan. Untuk memastikan kepatuhan warga pada aturan, maka pemerintah telah menyiapkan sejumlah anjing buas lain untuk menyerang anjing yang tidak bayar pajak.
Televisi dan Radio
Pada tahun 1970-am, Jerman memperkenalkan pajk khusus bagi warganya yang memiliki radio dan televisi.
Jumlahnya sekitar US$ 20 per bulan atau setara dengan Rp 277 ribu. Uang ini kemudian digunakan untuk membiayai televisi dan jaringan radio milik negara.
Banyak orang yang turun ke jalan guna memprotes kebijakan ini. Sebab, bukan hanya mereka yang punya tv yang diwajibkan membayar, warga yang tak punya pun juga dikenakan kewajiban yang sama.
